KABAR SAROLANGUN – Pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelar kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Desa, Lurah dan Camat Se-Kabupaten Sarolangun tahun 2024, Kamis (17/10/2024) di ruang pola Kantor Bupati Sarolangun.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Penjabat Bupati Sarolangun Dr Bahri, S.STP, M.Si diwakili PJ Sekda Sarolangun Ir Dedy Hendry, M.Si yang berjalan lancar.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya, S.IK, M.Si, Kajari Sarolangun Alfred Tasik Palullungan, SH, MH, Dandim 0420/Sarko diwakili Pabung Mayor CHK Dedy Afrizal, SH, MH, Asisten I Sarolangun Drs H Arief Ampera, ME, Staf Ahli Bupati Sarolangun H Muhammad.
Selain turut hadir juga Kadis PMD Sarolangun Muliyadi, S.Sos, Kepala Inspektorat Sarolangun Henriman, S.Sos, Para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun, Para Camat, Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Sarolangun serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Dalam laporannya, Kadis PMD Sarolangun Muliyadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak PJ Sekda Sarolangun, jajaran Forkopimda Sarolangun beserta seluruh tamu undangan khususnya para kepala desa, lurah dan camat dalam kegiatan rakor ini.
Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan program kerja antara pemerintahan desa, kecamatan dengan pemerintah Kabupaten Sarolangun serta mengevaluasi program pembangunan yang telah dilaksanakan.
” Nara sumber kegiatan ini bapak PJ Bupati Sarolangun, Kapolres Sarolangun, Kajari Sarolangun dan dandim 0420/Sarko sesuai dengan bidang masing-masing. Peserta terdiri dari camat, lurah, kepala desa dan OPD terkait. Kegiatan ini juga akan melaksanakan rakor dengan operator DTKS desa bersama BPJS ketenagakerjaan,” katanya.
Sementara itu, PJ Sekda Sarolangun Dedy Hendry dalam sambutannya mengatakan bahwa berdasarkan UU nomor 06 tahun 2024 tentang desa, bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten membina dan mengawasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan, maka kegiatan ini sangat penting dan strategis dalam meningkatkan serta memperkuat jalannya pemerintah desa dan kelurahan serta mengevaluasi program kegiatan dan mencari solusi dari hambatan yang dihadapi.
” Pengelolaan laporan pertanggungjawaban keuangan desa harus memperhatikan transparansi, akuntabel, tertib administrasi agar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,” katanya.
Ia juga berharap dalam menghadapi yang terjadi di tengah masyarakat agar seluruh stake holder harus intensif dan berkoordinasi dalam mengatasi persoalan ini, dan melalui rakor ini agar dapat terjalin koordinasi dengan baik dengan seluruh jajaran stake holder.
” Kami juga mengingatkan bahwa saat ini kita telah memasuki tahapan pilkada serentak tahun 2024, maka kami mengajak kita semua untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada dengan cara meningkatkan partisipasi pemilih dengan target di angka 85 persen,” katanya.
” Kita juga harus menjaga netralitas ASN, para camat, lurah dan kepala desa, dalam menghadapi Pilkada tahun 2024. Kemudian terkait dana desa, kami juga ingatkan bahwa agar digunakan dengan sebaik-baiknya untuk tujuannya mensejahterakan masyarakat, mudah-mudahan dalam kesempatan ini meluruskan niat kita memperbaiki kinerja kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Selain itu, terkait pertanggungjawaban, maka diharapkan Agata kepala desa menggunakan dana desa sesuai dengan aturan, tertib, dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
” Harmonisasi dukungan, bahwa kami juga ingatkan kepala desa untuk menjaga harmonisasi dengan BPD di desa dalam mewujudkan pembangunan di desa masing-masing,” katanya.
” Perencanaan pembangunan jangka panjang kita untuk mewujudkan Kabupaten Sarolangun yang berdaya saing, berkelanjutan, maju dan sejahtera,” kata dia menambahkan.
Bukan hanya itu saja, kepala desa juga ditekankan untuk melibatkan lembaga di tengah masyarakat dalam program pembangunan yang ada di desa. Baik itu terkait penanganan stunting, bahwa kita boleh menggunakan dana desa untuk pencegahan stunting, begitu juga pengendalian kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi.
” Kemudian tahun depan kita juga mewujudkan UHC BPJS kesehatan mencapai 100 persen di tahun 2025. Kita juga ingin meningkatkan UCJ BPJS ketenagakerjaan menjadi 100 persen di tahun 2025, dan tahun 2024 ini kita berupaya untuk mencapai angka 65 persen dari total pekerja sebanyak 110 ribu,” katanya.
” Saya juga berharap agar Badan Usaha milik desa atau BUMDes agar digunakan untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa untuk mewujudkan desa mandiri. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Kegiatan Rakor Kepala Desa, Lurah dan Camat Se-Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 saya buka secara resmi,” kata dia menambahkan.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan diskusi dan pemaparan materi dari para Nara sumber yang berjalan dengan lancar.
Penulis : A.R Wahid Harahap
