KABAR SAROLANGUN – Dalam rangka meningkatkan sinergitas, Pemerintah Kabupaten Sarolangun Sarolangun bersama Kantor Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Sarolangun melakukan penandatangan perjanjian kerjasama atau MoU terkait sinergi pelayanan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan pencegahan perkawinan anak usia dini, Rabu (29/10/2025) di ruang Aula Kantor Pengadilan Agama Sarolangun.
Penandatangan tersebut dilakukan langsung antara Bupati Sarolangun H Hurmin dengan Ketua PA Sarolangun Dr H Ahmad Ridha Ibrahim, S.HI, MH yang berjalan dengan lancar.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua PA Sarolangun Taufiqur Rahman Alhak, S.HI, Sekretaris PA Sarolangun Raden, Para Pejabat di lingkungan PA Sarolangun, Kadis Sosial Kabupaten Sarolangun Helmi, SH, MH, Kepala DP3A Sarolangun Yudis Kenromora, S.STP, MH, Kadis Kesehatan Kabupaten Sarolangun Bambang Hermanto, SE, MM, Kepala DPPKB Sarolangun Jupri, SE, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Sarolangun.
Dalam sambutannya, Ketua PA Sarolangun Ahmad Ridha Ibrahim mengatakan bahwa pihaknya sangat menyambut baik penandatangan MoU ini bersama Pemerintah Kabupaten Sarolangun, terkait pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian.
” Kami keluarga besar pengadilan agama Sarolangun sangat mengapresiasi dan berbangga hati atas kedatangan bapak Bupati Sarolangun dalam kegiatan penandatangan MoU ini,” katanya.
Ahmad Ridha Ibrahim juga menjelaskan bahwa dengan MoU ini tentunya sebagai salah satu bentuk dukungan secara optimal dari PA sarolangun untuk ikut serta dan berperan dengan dinas terkait, seperti pemenuhan Kabupaten Layak Anak, pencegahan dan percepatan penanganan stunting di wilayah Kabupaten Sarolangun.
” Untuk PA sarolangun tahun kemarin 533 perkara dan tahun ini baru bukan Oktober sudah 606 perkara, ada sekitar 72 perkara yang berhasil mediasikan dan Alhamdulillah se-provinsi Jambi termasuk kita 100 persen keberhasilan mediasinya,” katanya.
Ditambahkannya, bahwa perkara pengadilan agama itu tidak hanya cerai itu, tetapi ada juga perkara lainnya seperti waris, perkara zakat, infak, perkara wakaf, perkara sengketa ekonomi syariah seperti antara nasabah dengan bank syariah dan sebagainya.
” Hanya saja memang di dominasi oleh perkataan perceraian. Sejak tahun 2004, Pengadilan agama ini tidak lagi dibawah naungan Kementrian Agama, tetapi dibawah naungan mahkamah agung,” katanya.
Sementara itu, Bupati Sarolangun Hurmin mengatakan atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun menyambut baik kepada Pengadilan agama sarolangun atas gerselenggatan kegiatan ini yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar.
Kerjasama ini tentunya bagaimana untuk meningkatkan efektivitas dan koordinasi kerjasama antara Pemkab Sarolangun dan PA Sarolangun dalam sinergi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian serta pencegahan pernikahan anak sejak dini.
” Serta memitigasi dampak perceraian sehingga tidak menimbulkan klaster kemiskinan baru dan anak tidak putus sekolah serta menurunkan tingkat perkawinan anak di Kabupaten Sarolangun,” katanya.
Hurmin menegaskan bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang harus mendapatkan perhatian khusus agar tidak terkucilkan. Perceraian dapat berdampak secara psikologis terhadap perempuan dan anak yang dapat mempengaruhi keluarga dan keberlangsungan generasi.
” Kepada semua pihak terkait agar dapat menjalankan amanah ini dengan baik dan semangat kerjasama, sinergi yang kuat, harus memastikan pelayanan yang diberikan secara berkualitas dan berkeadilan sehingga hak-hak perempuan dan anak dapat terlindungi,” katanya.
” Saya yakin dan percaya, keikhlasan dalam mengurus daerah apalagi mengurus perempuan dan anak ini, masalah stunting. Kita harus menjaga anak-anak kita, dengan kita sama-sama mengurus daerah insa Allah akan tercapai lebih baik kedepan,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Sarolangun H Hurmin dan Ketua PA Sarolangun Ahmad Ridha Ibrahim saling menyerahkan piagam penghargaan atas kerjasama yang dilaksanakan tersebut serta diakhiri dengan Poto bersama.
Penulis : A.R Wahid Harahap
