KABAR SAROLANGUN – Dari delapan fraksi DPRD Sarolangun, sebanyak tujuh diantaranya menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarolangun Tahun 2024.
Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sarolangun tersebut disampaikan masing-masing juru bicaranya, Senin (28/04/2025) dalam agenda Rapat Paripurna DPRD Sarolangun Tahap I tingkat II di Gedung DPRD Sarolangun.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sarolangun Ahmad Jani, didampingi Waka I DPRD Sarolangun Cik Marleni, SE dan Waka II DPRD Sarolangun Dedi Ifriyansah, SM dengan dihadiri 23 anggota DPRD Sarolangun.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Sarolangun H Hurmin, PJ Sekda Sarolangun Ir Dedy Hendry, M.Si, Pabung Mayor CHK Dedy Afrizal, SH, MH, Kasi Intel Rikson Lothar, SH, Para asisten dan Staf Ahli Bupati Sarolangun, Sekretaris DPRD Sarolangun Kaprawi BM, S.HI, MH, MM, Para kepala OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Ketujuh fraksi yang menyampaikan pandangan umum fraksinya tersebut yakni Fraksi PPP, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Demokrat-Nasdem. Sedangkan satu fraksi lainnya yaitu fraksi PKS tidak menyampaikan pandangan umum fraksi dikarenakan berhalangan hadir.
Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sarolangun tersebut akan dijadikan bahan Bupati Sarolangun Hurmin dalam rapat paripurna dalam agenda tanggapan dan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sarolangun
Berikut Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Sarolangun terhadap LKPJ Bupati Sarolangun tahun 2024, sebagai berikut
Fraksi PPP
Disampaikan Juru bicara Hj Fatimah, mengatakan bahwa fraksi PPP telah melakukan rapat dengar pendapat dengan instansi terkait dan rapat internal fraksi, maka pihaknya menyampaikan saran.
Fraksi PPP juga mengapresiasi kepada Bupati Sarolangun beserta jajaran yang telah menyampaikan LKPJ tahun 2024, kami harap sinergi dan kolaborasi dapat terus ditingkatkan dalam mewujudkan Sarolangun maju, bermarwah dalam lima tahun kedepan.
” Kami mengapresiasi capaian realisasi PAD tahun 2024 yang mengalami peningkatan sebesar 3,17 persen, kedepannya agar lebih kreatif dalam menggali sumber-sumber PAD. Kami minta seluruh OPD bekerja keras, cepat dan tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga target yang dicapai bisa terpenuhi dan serapan anggaran mampu di maksimalkan,” katanya.
Fraksi Golkar
Di sampaikan Juri Bicara oleh Tabroni, SE, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD yang telah memberikan waktu kepada fraksi Golkar dalam menyampaikan pandangan umum fraksi, begitu juga ucapan terima kasih kepada bupati Sarolangun yang telah menyampaikan nota pengantar LKPJ Bupati Sarolangun yang dilaksanakan pada 8 April 2025 yang lalu.
” Kami meminta penjelasan data realisasi APBD tahun 2024, yang menjadi kendala dan pendukungan kinerja. Kami meminta penjelasan dari kepala BKPSDM Kabupaten Sarolangun, Kepala Dinas BPKAD, tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), berapa jumlah PPPK yang sudah diangkat dan sudah menerima gaji dan berapa total gaji seluruh perbulan dan pertahun,” katanya.
” Berapa jumlah PPPK yang mengikuti tes tahun 2024 berapa yang lulus dan memenuhi syarat dan berapa kebutuhan dana untuk gaji mereka per bulan per tahun dan kapan SK pengangkatan mereka akan diterbitkan, berapa sisa tenaga kontrak daerah yang belum terekrut tes PPPK, berapa total TPP pegawai keseluruhan,” kata dia menambahkan.
Tabroni juga meminta penjelasan tentang berapa hal, apa upaya dan tindakan yang dilakukan oleh dinas terkait terhadap panti rehabilitasi, terkait dalam hasil temuan kami di lapangan terutama tentang sarana dan prasarana pendukung tidak memadai, tidak berfungsi dan tidak layak harapan.
Dalam Program Bupati sorangan terkait BPJS gratis kami fraksi Golkar menanyakan bagaimana upaya pemerintah Kabupaten sarolangun dalam menyikapi perihal keaktifan BPJS dari data yang kami himpun untuk cakupan peserta atau peserta yang sudah mendaftar sebanyak 98,8% sudah tercapai target uhc sedangkan untuk keaktifan sesuai ketentuan aktif satu hari harus lebih dari 80% jumlah.
Fraksi PAN
Disampaikan juru bicara oleh Dodi Arya Mustain, meminta kepada penggunaan anggaran biaya tidak terduga (BTT) di BPKAD harus berdasarkan kajian prioritas bagi kepentingan masyarakat
Pihaknya juga menyarankan perlu adanya peningkatan pelayanan dan perbaikan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun yaitu RSUD khotib Quzwein hingga RSUD Sarolangun benar-benar menjadi rujukan yang terbaik bagi masyarakat Sarolangun.
” Kami menyarankan kepada dinas PUPR dalam pengerjaan perbaikan jalan yang menggunakan dana pemeliharaan Jalan harus diawasi secara ketat dan sesuai aturan karena terkesan dalam pengerjaannya tidak dilakukan secara baik sehingga jalan yang diperbaiki cepat rusak,” katanya.
” Kami mempertanyakan bagaimana kelanjutan pembangunan Jalan poros Bukit bulan serta menuju 6 Desa wilayah tersebut, seluruh badan jalan mengalami kerusakan yang cukup parah dan memprihatinkan di kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yang mana pembangunan tersebut terhambat akibat adanya Recofusing anggaran oleh Pemerintah pusat mohon penjelasannya,” kata dia menambahkan.
Pihaknya juga menyarankan kepada kementerian agama agar membuat database madrasah yang harus direhabilitasi dan diselaraskan sesuai asas pemerataan terkait dengan adanya Madrasah di Kecamatan membutuhkan direhabilitasi bangunan madrasah seperti kaca jendela, madrasah yang sudah rusak serta pembangunan toilet yang tidak ada
” Kami meminta semua OPD terkait dapat memaksimalkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara menggali dan mencari potensi pendapatan yang ada di Kabupaten Sarolangun ini. Kami menyarankan agar pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup untuk mengoptimalkan hutan yang berada di wilayah kota sehingga menjadi aset wisata dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berwisata di kawasan Sarolangun,” katanya.
” Kami mengharapkan kepada seluruh dinas instansi dan OPD di Kabupaten Sarolangun agar bekerja lebih baik sehingga program tercapai dengan baik dan bekerjalah dengan regulasi dan aturan yang berlaku,” kata dia menambahkan.
Fraksi PDI-Perjuangan
Disampaikan juri bicara oleh Lina Sari Dewi, yang mengatakan bahwa pihaknya dari fraksi PDI perjuangan berharap agar semua OPD terkait segera menindaklanjuti temuan Hasil pemeriksaan BPK RI dalam pelaksanaan APBD tahun 2024 sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
” Kami mengusulkan agar Saudara Bupati Sarolangun melakukan evaluasi dan memerintahkan kepada kepala perangkat daerah terkait untuk terus melakukan terobosan dan inovasi dalam meningkatkan target dan Realisasi Pendapatan Daerah,” katanya.
Pihaknya juga berharap kepada BPPRD bersama OPD terkait untuk segera mendata ulang para penyewa ruko dan kios milik Pemkab Sarolangun serta terus mensosialisasikan Perda Kabupaten Sarolangun tentang penetapan sewa ruko dan kios Pemkab Sarolangun demikian juga halnya dengan kios-kios milik Sarolangun yang saat ini banyak yang tutup agar segera diurus sehingga tidak rusak dan Jika memungkinkan untuk segera dicari penyewanya
” Kami meminta penjelasan OPD terkait bagaimana kondisi ruko Pemkab Sarolangun di Pasar Bawah atau pinggir sungai, apa penanganan saat ini dan bagaimana langkah-langkah pemanfaatan ruko tersebut ke depan agar tidak terbengkalai,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar memanfaatkan secara optimal seluruh pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital bagi kepentingan yang bersentuhan langsung terhadap masyarakat, kemungkinan mendorong perluasan akses infrastruktur daerah dan infrastruktur perkotaan baik instruktur Jalan, Jembatan, pendidikan dan kesehatan agar dapat diprioritaskan pada daerah yang masih minim tersentuh pembangunan oleh pemerintah daerah karena hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan pemerintah daerah
” Pemerintah Kabupaten Sarolangun dapat memberikan dorongan kepada masyarakat pada sektor perkebunan atau pertanian dengan memberikan bantuan bibit dan pupuk kepada kelompok-kelompok Tani yang ada di Kabupaten Sarolangun,” katanya.
Dalam kesempatan, fraksi PDI-Perjuangan juga pihak eksekutif agar memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat terutama peningkatan terhadap RSUD maupun Puskesmas yang ada di setiap Kecamatan baik itu peningkatan berupa peralatan medis maupun peningkatan kedisiplinan dan SDM atau pegawainya.
” Dan juga agar pemerintah memiliki standar pelayanan yang jelas sebagai pedoman bagi fasilitas Kesehatan seperti Puskesmas klinik dan rumah sakit serta mempublikasikan standar pelayanan tersebut sebagai informasi publik yang bisa dijadikan panduan oleh masyarakat dalam mengakses layanan,” katanya.
Fraksi PKS (Tidak Hadir)
Fraksi PKB
Disampaikan oleh juri bicara M Fadlan Arafiqi, yang mengatakan bahwa Refocusing anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat sangat berdampak terhadap APBD Kabupaten Sarolangun. Maka fraksi PKB meminta pemerintah daerah agar bijak dalam menggunakan anggaran menyesuaikan kebutuhan yang menjadi prioritas di Kabupaten Sarolangun
Fraksi PKB juga meminta pemerintah daerah untuk memaksimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan juga dari sumber-sumber lainnya karena masih banyak sumber-sumber yang belum dan masih bisa dimaksimalkan oleh pemerintah daerah ini
” Ketua izin, kemarin kita kumpul sama Bupati ngomong mau bikin pansus ayo selesai ini besok kita bikin, kita serius kalau memang penghasilan kita besar TPP besar tidak apa-apa. Kami meminta Pemerintah Daerah agar memangkas penggunaan anggaran yang tidak perlu,” katanya.
Fraksi Gerindra
Disampaikan oleh juri bicara Azhar Pulungan yang mengatakan bahwa pihaknya berharap direktur Rumah Sakit lebih mementingkan pelayanan maksimal terhadap masyarakat sistem kerja ditingkatkan terutama Rumah Sakit Umum lebih memprioritaskan masyarakat serta minat masyarakat lebih meningkat untuk berobat di rumah sakit umum daerah kebanggaan kita tersebut
Selain itu, Fraksi Gerindra juga berharap agar koordinasi yang baik intens antara OPD yang berkaitan dengan masalah penertiban semua pasar diharapkan tidak terjadi lagi saling tunggu dalam penataan penertiban pasar sehingga bisa terwujud penataan pasar yang lebih tertib.
” Kami berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun segera menindaklanjuti aktivitas tambang di berbagai lini terutama berkaitan dengan lingkungan hidup, kerusakan alam akibat pertambangan yang mengakibatkan danau-danau besar di sekitar lahan tambang yang terbuka tanpa reklamasi dan hauling batubara yang melewati pemukiman warga mengakibatkan rusaknya infrastruktur Pemerintah Kabupaten dan kesehatan masyarakat akibat aktivitas batubara yang sangat terganggu pada masyarakat,” katanya.
” Kami berharap ada kepedulian perusahaan pertambangan yang mengakibatkan kerugian jangka panjang investasi yang baik adalah menjaga lingkungan dan keberlanjutan kehidupan berikutnya bumi ini bukan punya kita tetapi titipan anak cucu kita ke depan,”katanya.
Kepada kepala bagian Setda Kabupaten Sarolangun, lanjut Azhar Pulungan bahwa untuk kenyamanan masyarakat agar dapat mengkaji dan membuat aturan terkait anak Suku Anak Dalam (SAD) yang keberadaannya sudah merasakan masyarakat. ” Kami berharap kepada dinas kominfo dan koordinasi terkait pengadaan jaringan internet ke desa-desa yang saat ini masih sulit didapatkan dan jauh dari jangkauan,” katanya.
Fraksi Demokrat-Nasdem
Disampaikan oleh H Saddam Hidayat yang mengapresiasi kepada Bupati Sarolangun beserta jajaran dalam pencapaian kinerja yang menurut kami sangat baik dan juga fraksi Demokrat-Nasdem juga sepakat dengan yang disampaikan oleh ketua fraksi partai PKB.
” Kami kemarin dari Fraksi dan Pansus 3 ke Kabupaten kerinci memang sangat malu karena pendapatan daerahnya sama dengan kita. Jadi kami dari Presiden Demokrat-Nasdem meminta kepada BPPRD untuk meningkatkan pencapaian target pada pad yang dilakukan secara maksimal baik pajak maupun retribusi daerah,” katanya.
Penulis : A.R Wahid Harahap
