KABAR SAROLANGUN – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sarolangun menggelar kegiatan forum Konsultasi Publik (FKP) dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun, Jumat (16/02/2024) di ruang Aula Bappeda Sarolangun.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Penjabat Bupati Sarolangun Dr Ir Bachril Bakri,M.App, Sc, yang turut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Sarolangun Drs H Fahrul Rozi, M.Si, PJ Sekda Sarolangun Ir Dedy Hendry, M.Si, Danramil 420-04 Sarolangun Mayor Inf Abdul Aziz, Kepala Kemenag Sarolangun Drs H M Syatar, S.Ag, Para asisten dan staf Ahli Bupati Sarolangun.
Selain itu hadir juga Plt Kepala Bappeda Sarolangun Hj Maria Susanti, SE, para Nara sumber, Para kepala OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun, Para camat se-Kabupaten Sarolangun, Tokoh masyarakat Sarolangun Sejumlah Ormas, OKP, Organisasi Profesi serta tamu undangan lainnya.
Dalam laporannya, Plt Kepala Bappeda Sarolangun Maria Susanti mengatakan pelaksanaan kegiatan forum konsultasi publik diamanatkan atas dasar Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
” Bahwa rancangan awal RKPD dibahas oleh SKPD dan pemangku kepentingan sehingga perencanaan pembangunan lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat,”katanya.
Maria Susanti menjelaskan FKP ini juga merupakan kegiatan lanjutan setelah pelaksanaan Musrenbang kecamatan yang dilaksanakan 22 Januari 2024 s.d 07 Februari 2024 yang lalu, dimana yang menjadi isu strategis pembangunan da rah tahun 2025 yakni (1) Peningkatan Infrastruktur Daerah, (2). Peningkatan Perekonomian Daerah dan Masyarakat, (3). Peningkatan tata kelola pemerintahan, responsif gender dan pelayanan publik, dan (4). Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan memperhatikan arah kebijakan yang selaras dengan kebijakan nasional.
” Pada tahun 2025 nanti, Kabupaten Sarolangun akan tetap memfokuskan kebijakan nasional seperti penanganan dan pengendalian dampak inflasi dan kenaikan harga bahan pokok, pengangguran terbuka, kemiskinan ekstrim, pembangunan rumah tak layak huni, penanganan stunting, fasilitas pelayanan publik, pemberdayaan usaha mikro, dan sentral pertanian dan peternakan maupun perkebunan,” katanya.
Disamping itu, dalam penyusunan RKPD tentu tidak lepas dari masukan dan saran pendapat dari tokoh masyarakat sarolamgun, para pemangku kepentingan serta kebijakan mensinkronkan dam menyelaraskan kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
” Peserta terdiri dari Forkopimda, seluruh perangkat daerah, tokoh masyarakat, organisasi profesi, organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat. Acara ini akan kami informasi tentang menginformasikan proyeksi yang disampaikan oleh Nara sumber dari BPKAD, BPPRD dan Badan Pusat Statistik,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Juga dilakukan penandatangan berita acara forum konsultasi publik oleh PJ Bupati Sarolangun Bachril Bakri, PJ Sekda Sarolangun, kepala OPD, ormas dan tokoh masyarakat serta dilanjutkan dengan pemaparan para Nara sumber yang berlangsung dengan lancar.
Penulis : A.R Wahid Harahap
