KABAR SAROLANGUN – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun menggelar rapat koordinasi (Rakor) dan Sinkronisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2023 atau yang disingkat Rakor Setara Gender, Kamis (15/06/2023) di ruang aula Kantor DP3A Sarolangun.
Kegiatan tersebut dibuka langsung Kepala DP3A Sarolangun dr Irwan Mizwar, M.KM, yang dihadiri Kabid Kesetaraan Gender Ari Kusmarini, SE, serta jajaran DP3A, para narasumber dan juga diikuti peserta dari jajaran organisasi Perangkat Daerah dari tingkat Kabupaten, Pemerintah Kecamatan hingga Kelurahan yang ada di lingkungan Kabupaten Sarolangun.
Kepala DP3A Sarolangun Irwan Mizwar mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dalam rangka peningkatan peran serta perempuan dan kesetaraan gender dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
Indeks pembangunan gender menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, sedangkan indeks pemberdayaan gender ini mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan budaya, dalam pengambilan keputusan.
” Indikator IPG dan IDG ini dapat digunakan sebagai alat dalam monitoring hasil pembangunan gender, maka perlunya kegiatan ini rakor ini kita laksanakan untuk dapat memberikan pemahaman tentang pengarusutamaan Gender (PUG) kepada para peserta dari masing-masing opd,” katanya.
Irwan Mizwar juga menjelaskan bahwa kegiatan ini juga dilatarbelakangi atas Rancangan Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, terkait arah kebijakan strategi pengarusutamaan nasional yakni Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan, Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah Yang baik, dan pengarusutamaan Gender.
Tujuannya, katanya untuk membangun sinergi penguatan Pengarusutamaan Gender dilingkup OPD Kabupaten, Kecamatan hingga Kelurahan yang berada dalam wilayah Kabupaten Sarolangun, serta meningkatkan pemahaman tentang pengarusutamaan gender yang mengacu terhadap Indeks Pembangunan gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
” Kita mengharapkan dengan kegiatan ini dapat menghasilkan terwujudnya dan terlaksananya pengarusutamaan gender dalam organisasi pemerintah daerah, baik Kabupaten Kecamatan, dan kelurahan. Adanya kesamaan pemahaman indikator pemberdayaan perempuan kesetaraan gender, serta untuk sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan program PUG,” katanya.
Menurut Irwan Mizwar, setiap OPD memiliki peran untuk memajukan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sarolangun, dan itu merupakan bentuk komitmen OPD dalam mewujudkan dan meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan responsif gender.
” Saya berharap melalui kegiatan Rakor ini nantinya dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada peserta rakor terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sarolangun, “katanya.
Dalam kegiatan tersebut, DP3A Sarolangun juga melakukan pemaparan Nara sumber dari Bappeda Kabupaten Sarolangun yang diikuti 35 orang peserta yang terdiri dari OPD Kabupaten Sarolangun, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
Penulis : A.R Wahid Harahap
