Senin, Mei 20, 2024
BerandaDAERAHKejari Sarolangun Gelar Entry Meeting dan Penandatanganan Pakta Integritas PPS

Kejari Sarolangun Gelar Entry Meeting dan Penandatanganan Pakta Integritas PPS

Dengan Dinas PUPR dan Disdikbud Sarolangun

Kajari Sarolangun Zulfikar Nasution, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, Asisten I Setda Sarolangun Arif Ampera

KABAR SAROLANGUN -Kejaksaan Negeri Sarolangun melaksanakan kegiatan entry meeting dan penandatanganan Pakta integritas kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejari Sarolangun dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(Dinas PUPR) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tahun 2023, Senin (19/06/2023) di aula Kantor Kejari Sarolangun.

Kegiatan tersebut, dihadiri Kajari Sarolangun Zulfikar Nasution, SH, MH, Penjabat Bupati Sarolangun Dr Ir Bachril Bakri, M.App, Sc diwakili Asisten I Drs Arief Ampera, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE, Kasi Intel Kejari Sarolangun Jenda, SH, Kasi Datun Kejari Sarolangun Reza dan Jajaran Kejari Sarolangun.

Dari pihak eksekutif juga hadir langsung Kadis PUPR Sarolangun Arif Hamdani, ST, Kadis Dikbud Sarolangun Drs H M Arsyad, SH, M.Pd.I, serta Para penyedia jasa dan konsultan pengawas dan tamu undangan lainnya.

Kajari Sarolangun Zulfikar Nasution mengatakan kegiatan yang diselenggarakan pada hari ini merupakan momentum yang sangat berharga dan patut untuk diapresiasi bersama, sebagai bentuk komitmen untuk senantiasa bersinergi, saling mendukung, saling menjaga, dan saling melengkapi, di tengah pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Bidang Intelijen baik di Kejaksaan Agung maupun di seluruh satuan kerja Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri berperan dalam mendukung kegiatan proyek pembangunan strategis dalam upaya melaksanakan Visi-Misi Presiden RI dan Arah Kebijakan Jaksa Agung tentang peran Kejaksaan dalam mendukung pembangunan Nasional.

” Untuk itu, selaku Kajari Sarolangun, saya ingin menyampaikan penghargaan kepada Kepala Dinas PUPR dan Disdikbud beserta segenap jajaran dan kepada kita semua atas kesadaran tentang urgensi dan perlunya menjalin hubungan kerja sama yang lebih terarah dan terpadu dalam bingkai Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Tahun Anggaran 2023,” katanya.

Kadis PUPR Sarpalngun Arif Hamdani, Kadis Dikbud Arsyad, Jajaran Kejari Sarolangun dan penyedia jasa yang hadir

Kajari Sarolangun juga menjelaskan proyek strategis merupakan Proyek penting dan perlu perhatian semua pihak agar tujuan pembangunan dapat tercapai untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah.

Kabupaten Sarolangun telah menetapkan Proyek Strategis Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 82/BAPEDA/2023 tanggal 16 Maret 2023 tentang Penetapan Pembangunan.

” Kegiatan pada hari ini yaitu Entry Meeting sebagai forum penyampaian hasil atas tindak lanjut permohonan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Disdikbud Sarolangun kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun untuk dilakukan Pengamanan terhadap Proyek-Proyek Strategis,” katanya.

Proyek strategis tersebut khususnya yang terdapat potensi permasalahan yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap pelaksanaan pembangunan proyek strategis sehingga perlu dilakukan Pengamanan Pembangunan Strategis agar dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

” Penandatanganan Pakta Integritas ini untuk menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengawalan dan pengamanan, baik dari Tim PPS Kejaksaan Negeri Sarolangun, Kepala Dinas PUPR, PPK, dan Penyedia Jasa,” katanya.

Sebagai wujud penegakan hukum yang tidak semata-mata mengedepankan aspek represif / penindakan, maka jajaran Kejari Sarolangun akan senantiasa siap untuk berperan aktif secara preventif dalam mengamankan dan mendukung percepatan pembangunan proyek-proyek strategis, agar dapat berlangsung secara efisien, efektif, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktunya.

” Kita tentunya memberikan dukungan dalam upaya Pengamanan Pembangunan Strategis untuk Dinas PUPR dan Disdikbud Kabupaten Sarolangun, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, pendekatan pencegahan dan penindakan yang secara simultan dilakukan oleh Kejaksaan saat ini sepatutnya disadari semata-mata sebagai upaya memastikan bisnis perusahaan dapat terselenggara melalui praktek yang sehat, terutama dalam rangka mendorong hadirnya tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance,” katanya.

Pihaknya juga meminta dukungan dari Polres Sarolangun dan Kodim 0420/ SARKO untuk bersama- sama melakukan pengamanan terhadap pembangunan pada Dinas PUPR di Sarolangun sehingga pelaksanaan pembangunan nantinya dapat terlaksana tepat waktu, tepat sasaran dan tepat mutu sehingga tidak ada masalah hukum, sehingga pelayanan masyarakat di Sarolangun dapat segera terlayani.

Kajari Sarolangun Zulfikar Nasution, Ketua DPRD Tontawi Jauhari, Asisten I Arif Ampera dan jajaran forkompinda Poto bersama dengan slogan cegah korupsi

Sementara itu, Asisten I Sarolangun Arif Ampera mengatakan bahwa tentunya Pemerintah Kabupaten Sarpalngun menyambut baik atas kegiatan entry meeting dan penandatanganan Pakta integritas Pengamanan Pembangunan strategis yang nantinya akan membantu rekan-rekan OPD terkait dan pihak rekanan sebagai pelaksana kegiatan di lapangan.

” Dimana di satu sisi, kita melaksanakan pembangunan di daerah kita, dan disisi lain kita sebagai pelaksana pembangunan ini mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan kegiatan pendampingan yang kita laksanakan dapat memperkecil resiko, dan kita sama-sama menjalankan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan,” katanya.

Ia juga berpesan kepada seluruh jajarannya khususunya dinas PUPR dan dinas Dikbud Sarolangun untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baik dengan tetap melaksanakan kegiatan dilapangan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

” Tugas yang diamanahkan kepada kita agar dilaksanakan dengan baik, sehingga kita tidak menyalahi aturan. Kepada ketua DPRD Sarolangun, saya berharap perlu juga ada dorongan dari legislatif, artinya ada dukungan, dimana sebagai legislatifnya di daerah kita, sehingga pengesahan anggaran saja, harus disetujui DPRD apalagi pertanggungjawaban,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Kajari Sarolangun Zulfikar Nasution juga melakukan penandatangan Pakta integritas bersama Kadis PUPR Sarolangun Arif Hamdani, Kadis Dikbud Sarolangun Arsyad, dan penyedia jasa yang disaksikan oleh Asisten I Setda Sarolangun Arif Ampera dan Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari yang berjalan dengan lancar.

Penulis : A.R Wahid Harahap

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

BERITA TERBARU