
KABAR SAROLANGUN – Penjabat Bupati Sarolangun Dr Ir Bachril Bakri, M.App, Sc menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia, Senin (30/10/2023) di Istana Negara, Jakarta.
Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendengarkan langsung arahan Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo, untuk ditindaklanjuti oleh seluruh Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah Mentri Kabinet Indonesia Maju, Para penjabat Kepala Daerah Se-Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Penjabat Bupati Sarolangun Bachril Bakri bahwa berkaitan dengan arahan Presiden RI, Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan menindaklanjuti hal tersebut, diantara terkait penanganan inflasi, Penanganan kemiskinan Ekstrem, Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, dan penanganan dampak kekeringan serta sejumlah isu strategis nasional lainnya.
” Hari ini saya menghadiri rakor penjabat Kepala Daerah Se-Indonesia tahun 2023, dan kita mendapatkan pengarahan dari bapak presiden dan beberapa kementrian, diantaranya Mendagri, Mentri Keuangan, Mentri Kesehatan, Menpan RB, Menhan, dan Bappanas,” katanya.
Tentunya arahan tersebut juga merupakan sebagai tugas dan kewajiban para penjabat Kepala Daerah, dimana terkait program prioritas yang harus menjadi kajian penjabat kepala daerah terkait dengan keuangan, kesehatan, pertanian, pangan nasional, Menpan RB, dan Mendagri.
” Sarolangun saya harapkan nanti bisa melakukan peningkatan reformasi birokrasi, pengembangan investasi dan pelayanan publik, dan Sarolangun saat sedang membangun mall pelayanan publik sehingga kita akan bisa meningkatkan pelayanan publik dan investasi di Kabupaten Sarolangun dan kita mengarah kepada mall pelayanan publik digital,” katanya.
Selain itu, Kata Bachril Bakri, terkait pemilu serentak 2024, Presiden RI juga mengarahkan agar seluruh Penjabat Kepala Daerah menginstruksi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menjaga netralitas, mendukung penyelenggaraan pemilihan umum di daerah baik dukungan keuangan maupun sarana dan prasarana.
” Arahan presiden terkait dengan politik, agar ASN netral, dan kita diharapkan mendukung penyelenggaraan pemilu di daerah dengan dukungan anggaran dan sarana prasarana yang dibutuhkan dan sukseskan pemilu tahun 2024,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan sejumlah arahan kepada para penjabat kepala daerah se-Indonesia. Dalam arahannya, Presiden mendorong pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar.
” Pantau harga riil di pasar, turun ke lapangan. Jika ada masalah, lakukan intervensi seperti tadi saya sampaikan, subsidi angkutan bisa dilakukan,” katanya.
Selain itu, Kepala Negara juga mendorong daerah mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Menurut Presiden, pemberian bantuan tersebut akan sangat membantu masyarakat.
” Pemerintah kabupaten/kota memberikan 5 kg, rampung kalau bareng-bareng seperti itu, rakyat itu adem. Dan, saya titip, yang dibeli produk dalam negeri, utamanya (produk) UMKM kita,” katanya.
Selanjutnya, Presiden juga mengingatkan para penjabat kepala daerah untuk tetap waspada terhadap dampak dari fenomena super el nino. Meski di beberapa daerah hujan telah turun, tetapi potensi kebakaran juga harus tetap diantisipasi.
” (Kebakaran) masih kecil, segera selesaikan. Kalau kira-kira, diperkirakan tidak mampu menyelesaikan, segera sampaikan ke BNPB pusat. Hati-hati mengenai ini,” katanya.
Kemudian dalam hal reformasi birokrasi, Kepala Negara menekankan pentingnya menyederhanakan prosedur dan tata kelola khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor. Hal tersebut dikarenakan investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
” Gimana kita mau bersaing kalau (mengurus) izin masih berbulan-bulan, ke meja ini, meja ini, meja ini? Seperti itu yang Bapak, Ibu gubernur, bupati, wali kota (harus) selesaikan karena investasi itu rebutan. Semua negara sekarang ini kan rebutan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga membahas terkait peran kepala daerah memasuki tahun politik 2024. Kepala Negara menegaskan agar para kepala daerah terus memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun, serta memastikan netralitas ASN terjaga.
” Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat lho, hati-hati. Bapak, Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak, Ibu memihak atau enggak. Klik, sudah. Dan juga pastikan ASN itu netral,” katanya.
Apabila terjadi pergolakan di masyarakat, Presiden meminta agar pemerintah daerah segera menyelesaikan permasalahan tersebut. “Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan politik. Selesaikan dengan (segera),” katanya.
Terakhir, Kepala Negara mendorong daerah untuk terus mendukung program prioritas pemerintah seperti penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, dan hilirisasi industri. “Berikan dukungan penuh pada program-program ini,” katanya.
Penulis : A.R Wahid Harahap