Minggu, Februari 9, 2025
BerandaDAERAHTahun ini 31 Pejabat Ikuti Diklat Kepemimpinan, Terapkan Pola Blended Learning

Tahun ini 31 Pejabat Ikuti Diklat Kepemimpinan, Terapkan Pola Blended Learning

 

Kabid Diklat BKPSDM Sarolangun Arif Sulistiyono

KABAR SAROLANGUN – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sarolangun pada tahun ini tetap melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan bagi para pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Berdasarkan data yang dihimpun media ini, ada 31 pejabat yang akan mengikuti pelaksanaan kegiatan pelatihan kepemimpinan ini, yakni 25 orang pejabat eselon III untuk Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan 6 orang pejabat eselon II untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II.

Kepala BKPSDM Sarolangun H A Waldi Bakri, S.ip, S.Sos, MM melalui Kabid Diklat BKPSDM Sarolangun Arif Sulistiyono, SE mengatakan bahwa untuk biaya pelaksanaan pelatihan kepemimpinan ini dibebankan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pejabat yang bersangkutan.

“Untuk tahun 2022 anggaran untuk Diklat kepemimpinan dibebankan di masing-masing OPD, untuk sampai hari ini sudah ada 31 orang yang sudah melaporkan telah menyediakan anggaran. Terdiri dari 25 orang pelatihan kepemimpinan administrator dan 6 orang pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II,” katanya, Kamis (10/03/2022) kepada media ini.

Kata Arif Sulistiyono, hingga saat ini baru ada dua orang pejabat yang sudah berjalan dalam mengikuti pelatihan kepemimpinan tersebut yakni 1 orang pejabat eselon II, Kadis Perkim Drs Tarmizi mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II di Kementrian PUPR.

Satu orang pejabat lainnya berasal dari eselon III yakni Kabag Hukum Setda Sarolangun Mulya Malik, SH mengikuti Diklat kepemimpinan dengan BPSDM Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Di Jakarta.

“Kalau Diklat PIM II itu sekarang secara nasional jadi panggilannya tergantung jabatan nasional, panggilan tergantung jabatannya, kuota nasional jadi Kita hanya mengirim dan mereka yang mengarahkan kemanan mau dipanggil dan sekarang sudah berjalan itu kadis Perkim terkait jabatan di intern PUPR maka diklatnya langsung dengan kementrian PUPR,” katanya.

“Kemarin ada tawaran dari kementrian Dikbud untuk pak kadis Dikbud cuman diundur karena yang bersangkutan masih sibuk, dan pka sudah jalan baru satu yakni Kabag hukum Diklat di BPSDM kemendagri di Jakarta,” kata dia menambahkan.

Sementara puluhan lainnya, lanjut Arif, saat ini pihaknya sudah mengusulkan ke berbagai tempat lokasi Diklat kepemimpinan diantaranya BPSDM Provinsi Jambi, BPSDM kemendagri regional bukit tinggi serta pusat pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN di jatinangor atau LAN.

“Namun sampai hari ini belum ada panggilan. Kemungkinan kalau di Jambi panggilannya sekitar bulan mei, kalau di bukit tinggi saat masih negosiasi karena kuota yang dikasih belum mencukupi karena kita minta itu 15 orang dan yang dikasih baru 4 orang,” katanya.

Kata Arif juga bahwa pelatihan kepemimpinan ini menerapkan pola dengan sistem blended learning yakni cara pembelajaran secara campuran dengan menggabungkan strategi tatap muka di ruangan kelas atau klasikal dan pembejaran secara cara jaung atau sistem daring (online).

“Tapi bagaimana pelaksanaan nanti menunggu kondisi apakah klasikal memungkinkan atau tidak. Kalau tidak memungkinkan, kemungkinan akan dilakukan full sistem learning seperti yang sudah-sudah,” katanya.

Untuk pelaksanaan diklatpim ini berlangsung selama 4 bulan dengan didalamnya ada on kampus dan off kampus, dimana para peserta Diklat akan diberikan waktu untuk mengimplementasikan ilmu yang didapatkan ke dinas yang bersangkutan melaksanakan tugas.

“Seperti mereka masuk dulu dua Minggu kemudian kembali ke kantor untuk implementasi aksi perubahannya, hingga seminar aksi perubahan,” katanya.

Diharapkan dengan kegiatan ini, lanjut Arif bahwa nantinya ada timbul inovasi baru dari pemimpin atau pejabat yang mengikuti diklatpim ini berupa aksi perubahan yang bisa diimplementasikan di lingkungan Pemkab Sarolangun untuk membawa arah yang lebih baik dari sisi kinerja dengan profesional dan memiliki kualiatas.

“Untuk pejabat eselon II kita harapkan nantinya akan ada strategi kebijakan baru dan terobosan baru dalam meningkatkan kinerja kedepan, sehingga visi dan misi pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik,” katanya.(Ks1)

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

BERITA TERBARU