KABAR SAROLANGUN – Memasuki Tahun Kedua Kepemimpinan Bupati Sarolangun H Hurmin, Pemerintah Kabupaten Sarolangun kembali menerima piagam penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kesepuluh kalinya secara berturut-turut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi sebagai perpanjangan tangan BPK Republik Indonesia, Selasa (02/06/2026) di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Kota Jambi.
Dokumen diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA., CFrA., yang diterima secara langsung Bupati Sarolangun H Hurmin yang berjalan dengan sukses dan lancar.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Sarolangun Ahmad Jani, Sekda Sarolangun Ir Muhammad Arief, RH, MUM, Plt Kepala BPKAD Sarolangun Hj Maria Susanti, SE, beserta jajaran BPKAD Sarolangun.
Kepada media ini, Bupati Sarolangun Hurmin mengatakan dengan diterimanya penghargaan opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Jambi ini merupakan sebagai bentuk apresiasi atas pelaksanaan APBD Kabupaten Sarolangun yang dinilai telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025.
” Alhamdulillah hari ini kita ada pertemuan dengan BPK RI Perwakilan Jambi, kita terima kasih banyak dan kita tetap mendapatkan WTP, yang tentunya berkat kerjasama seluruh OPD dan seluruh tim dari Sarolangun, dan DPRD Sarolangun,” kata Hurmin.
Hurmin juga mengaku sangat berterima kasih atas pemberian penghargaan opini WTP yang merupakan kesepuluh kalinya secara berturut-turut ini, dan kedepan Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan berupaya untuk mempertahankan opini WTP ini kembali.
” Ini WTP ke sepuluh kalinya, kedepannya akan kita pertahankan dan insa Allah kedepan bisa lebih baik lagi. Tentunya tidak lepas dari pengawasan dari DPRD Sarolangun serta kerja keras dari seluruh OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun,” katanya.
Hurmin juga menjelaskan, bahwa sesuai dengan arahan dan rekomendasi dari BPK RI, masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan guna menyempurnakan tata kelola keuangan daerah ke depannya.
” Yang jelas, akan kita tindaklanjuti sesuai arahan yang disampaikan oleh BPK sebagai rekomendasi. Dan tadi kita terima bahwa Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Kabupaten Sarolangun mencapai angka 81,80 persen,” katanya.
Sementara itu, Plt Kepala BPKAD Sarolangun Hj Maria Susanti bahwa opini WTP yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun dari BPK RI Perwakilan Jambi merupakan bentuk penghargaan yang harus terus dipertahankan kedepan dengan terus bekerja lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan APBD Kabupaten Sarolangun.
” Alhamdulillah kita Pemkab Sarolangun mendapatkan WTP kesepuluh kalinya, tentu ini perlu kita untuk bekerja lebih baik lagi kedepan, dan insa Allah kita akan terus berusaha untuk bisa menekan dari temuan-temuan BPK, dan lebih tertib lagi dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Sarolangun,” katanya.
Predikat WTP tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan telah mematuhi berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, pengelolaan keuangan yang sehat menjadi fondasi utama dalam menarik kepercayaan publik sekaligus mendukung percepatan pembangunan di daerah.
Untuk diketahui, berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK turut memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 10 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi lainnya, yakni : Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, Kota Sungai Penuh, Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci.
Meski seluruh daerah berhasil meraih opini WTP, bahwa opini atas laporan keuangan bukanlah tujuan akhir. Opini tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Dengan diterimanya predikat WTP ini, Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan terus berkomitmen untuk memastikan efisiensi belanja daerah demi memperkuat kualitas pelayanan publik, memperkuat fungsi pengawasan internal, serta meningkatkan kualitas perencanaan anggaran.
Penulis : A.R Wahid Harahap
